PKN · BAB 1 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Rini Setyani Dyah Hartati

24/08/2021 10:16:48

SMA 11 KTSP

Daftar Isi

BAB 1 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Halaman

Penulis

Rini Setyani

Dyah Hartati

Ukuran Buku

17,5 x 25 cm

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Untuk SMA/MA Kelas XI

Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional.

Dilindungi oleh Undang-Undang.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Hak Cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional

dari penulis Rini

Setyani, Dyah Hartati

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kementerian P

endidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025.

Diperbanyak oleh ......

Rini Setyani

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Rini Setyani, Dyah Hartati.

— Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan

Nasional, 2011.

viii, ; 208 hlm.: foto.; 25 cm.

untuk SMA/ MA Kelas XI

Bibliografi: hlm. 197

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-678-0 (jil.2.4)

1. Kewarganegaraan —Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Dyah Hartati

323.607

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya,

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah

membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan

kepada masyarakat melalui situs internet (

website

) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk

digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 32 T

ahun 2010 tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/

penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh

Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (

download

)

digandakan, dicetak, dialihmediakan,

atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial

harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan

guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat

memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa

kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami

menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran

dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

iii

Kata Sambutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk jenjang SMA/MA ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak akan terlaksana dengan baik

tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan

buku ini. Khususnya kepada penulis, praktisi pendidikan, dan media massa yang hasil

liputannya digunakan dalam kepentingan pembelajaran dalam buku ini.

Pada jenjang SMA/MA ini, kamu akan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan

secara lebih mendalam.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengangkat

beberapa tema pokok kew

arganegaraan yang harus kamu pelajari dengan saksama. Tema-

tema tersebut di antaranya adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan

peraturan, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, konstitusi negara,

kekuatan dan politik, Pancasila, serta globalisasi. Pola penyajian buku ini lebih

menekankan persoalan pada pendekatan inkuiri sehingga kamu selalu dimotivasi untuk

aktif berpikir dan dilibatkan untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung

melalui keterampilan proses dan sikap ilmiah. Dengan demikian, kamu akan dibimbing

untuk selalu berpikir kritis tentang segala sesuatu di lingkungan sekitarmu.

Materi yang dipaparkan dalam buku ini mencakup pengenalan konsep sampai dengan

interaksi antarkonsep.

Pembahasan dalam buku ini kami susun dengan gaya bahasa

yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami sehingga dapat membantu kamu

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai berbagai hal yang ingin kamu

ketahui, berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, untuk mengetahui

tingkat pemahamanmu terhadap materi yang disajikan, buku ini disertai oleh soal-soal

latihan yang bervariasi. Dalam membahas setiap topik, kamu tidak saja disuguhi tentang

konsep-konsep keilmuan, tetapi dilibatkan lebih jauh dengan tugas-tugas yang bervariatif

melalui metode diskusi kelompok, studi kepustakaan, bedah kasus, dan penelitian

sederhana. Harapan kami agar kamu dapat memahami konsep kewarganegaraan secara

lebih mendalam. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai kelengkapan buku untuk

menunjang hasil belajarmu agar belajarmu itu lebih optimal.

Nah, agar kamu dapat memahami materi kewarganegaraan dengan baik, pelajari

pembahasan buku ini dengan baik dan cermat. Kami berharap agar buku ini dapat

membantu kamu dalam mempelajari kewarganegaraan secara lebih mudah sehingga

dapat mempersiapkan kamu dalam menyongsong masa depan. Ingatlah bahwa belajar

tentang diri dan lingkungan merupakan proses belajar yang berkesinambungan dan terus-

menerus dilakukan sepanjang hayat.

Jakarta, November 2010

Penulis

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Mengapa

Anda harus mempelajari

Pendidikan Kewarganegaraan

Mempelajari pendidikan kewarganegaraan dalam usia dini dan berkelanjutan adalah

upaya bersifat strategis dalam menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan dimaksud adalah pendidikan kewarganegaraan

dalam arti luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan kesadaran

hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara yang dilandasi oleh jati diri dan moral

bangsa, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian,

kamu dapat memahami hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara serta mampu

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Bagaimana Memahami Buku Ini?

Indeks akan membantumu mencari letak halaman yang

membahas materi yang ingin diketahui lebih lanjut.

INDEKS

Bagian ini berisi tujuan pembelajaran yang akan kamu

peroleh setelah selesai menyelesaikan pembahasan dalam

bab yang bersangkutan. Bagian ini juga memuat peta

konsep yang berisi konsep penting yang akan dipelajari

dan perlu kamu pahami. Bagian ini akan ditutup dengan

kata kunci yang berisi sejumlah kata kunci tentang bab

yang akan dibahas.

PEMBUKA BAB

Untuk mengenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh yang

memberi pengaruh besar dalam dunia kewarga-

negaraan, bagian ini akan mengulas biografi singkat

tokoh-tokoh tersebut.

SEKILAS TOKOH

Beranda berisi ragam uraian pembuka yang dapat

membuka cakrawala berpikir yang disesuaikan dengan

muatan bab dan dekat dengan kehidupanmu. Uraian

dalam beranda akan mengasah pemahamanmu tentang

materi lain dalam kewarganegaraan sehingga kamu

terbiasa berpikir menyeluruh dan padu.

BERANDA

Kegiatan akan mengajakmu untuk melatih diri yang akan

menunjang pencapaian hasil belajar yang optimal.

Banyak kecakapan yang akan diasah melalui kegiatan

ini. Lakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku.

Apabila tugas tersebut tidak dapat kamu lakukan, kamu

dapat menggantinya dengan kegiatan lain yang serupa

dengan bimbingan dari guru.

KEGIATAN

Pembiasan ini berisi implementasi tindakanmu atas

pembelajaran yang telah diperoleh. Ingatlah bahwa

belajar akan dilalui sepanjang hayat. Untuk itu

pembiasaan akan menuntunmu memahami hal-hal yang

sudah kamu pelajari.

PEMBIASAAN

Dunia maya telah menyediakan beragam informasi

lengkap dan menarik. Nah, mulailah untuk mencari

sumber belajar melalui kecanggihan internet. Cek link

akan menyediakan alamat situs yang terkait dengan

pembahasan dalam setiap bab. Kunjungi alamat situs

tersebut dan temukan informasi penting di dalamnya.

CEK LINK

Dalam setiap bab akan diberikan uji pemahaman

kewarganegaraan. Dengan mengerjakan uji pema-

haman ini, kamu diharapkan mampu mengingat kembali

pelajaran yang diberikan.

UJI PEMAHAMAN KEWARGANEGARAAN

Teropong menyajikan informasi tambahan dari materi

yang dibahas. Dengan membaca bagian ini, kamu dapat

memperluas wawasanmu tentang Pendidikan Kewarga-

negaraan.

TEROPONG

Refleksi dihadirkan untuk mengukur tingkat pema-

hamanmu dalam menguasai materi.

REFLEKSI

Dengan membaca intisari di setiap akhir pembahasan,

kamu diharapkan mampu memahami konsep-konsep

dasar pendidikan kewarganegaraan.

INTISARI

Untuk mengukur sejauh mana hasil belajar yang dicapai

dapat diperoleh setelah mengerjakan uji kompetensi

pada akhir bab. Hasil uji kompetensi akan mengukur

kecakapan pribadi, akademik, dan kemampuan

vokasional setiap siswa.

UJI KOMPETENSI

Glosarium akan membantumu dalam pencarian istilah

secara cepat.

GLOSARIUM

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Halaman

KATA SAMBUTAN

...........................................................................................

iii

KATA PENGANTAR

..........................................................................................

PENDAHULUAN

...............................................................................................

DAFTAR ISI

....................................................................................................

SEMESTER 1

BAB 1

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

..........................................................

A. Pengertian Budaya Politik

....................................................................

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

......................................................................

C. Pentingnya Sosialisasi Politik dalam Pengembangan Budaya Politik

........... 11

D. Menampilkan Peran Serta Budaya Politik Partisipatif

............................... 15

INTISARI

................................................................................................ 21

UJI KOMPETENSI

..................................................................................... 21

BAB 2

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

.........................

A. Pengertian Budaya Demokrasi

..............................................................

B. Masyarakat Madani

............................................................................ 32

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

.................................................... 35

D. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Demokrasi

................................... 40

E. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Prinsip-Prinsip Demo-

krasi

................................................................................................. 48

INTISARI

................................................................................................ 52

UJI KOMPETENSI

..................................................................................... 52

BAB 3

KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BER-

NEGARA

.............................................................................................

A. Keterbukaan Pemerintah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

.......

B. Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

............................. 65

C. Pentingnya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka

.... 69

D. Bersikap Positif terhadap Upaya Mewujudkan Keterbukaan dan Jaminan

Keadilan

............................................................................................ 75

INTISARI

................................................................................................ 80

UJI KOMPETENSI

..................................................................................... 81

EVALUASI SEMESTER 1

............................................................................ 85

SEMESTER 2

BAB 4

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

............

A. Hubungan Internasional

......................................................................

B. Perjanjian Internasional

...................................................................... 104

DAFTAR ISI

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Diunduh

dari

BSE.Mahoni.com

C. Perwakilan Negara di Luar Negeri

......................................................... 111

D. Organisasi Internasional

...................................................................... 117

E. Memanfaatkan Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

......................... 133

INTISARI

................................................................................................ 135

UJI KOMPETENSI

..................................................................................... 136

BAB 5

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

................................

141

A. Sistem Hukum Internasional

................................................................

143

B. Sistem Peradilan Internasional

............................................................. 154

C. Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya

................. 162

D. Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional

...... 171

E. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional

........................................ 176

INTISARI

................................................................................................ 178

UJI KOMPETENSI

..................................................................................... 178

EVALUASI SEMESTER 2

............................................................................ 183

EVALUASI AKHIR SEMESTER

..................................................................... 190

DAFTAR PUSTAKA

.......................................................................................... 197

GLOSARIUM

................................................................................................... 199

INDEKS

.......................................................................................................... 204

INDEKS PENGARANG

....................................................................................... 205

KUNCI JAWABAN

............................................................................................ 206

vii

Daftar Isi

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

viii

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

BAB

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Sumber: www.swaberita.com

Gambar 1.1

Budaya politik adalah kebiasaan berpolitik. Negara kita menganut paham demokratis. Dalam praktiknya,

semua hal harus dibicar

akan bersama dan mencapai kesepakatan yang mufakat, contohnya pemilu yang merupakan

budaya politik di Indonesia.

KATA KUNCI

• budaya politik

• budaya politik subjek

• budaya politik parokial

• objek politik

• budaya politik partisipan

• orientasi politik

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

PETA KONSEP

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Pengertian

Budaya Politik

Tipe-tipe

Budaya Politik

Pentingya

Sosialisasi Politik

Peran Serta Budaya

Politik Partisipan

Orientasi Politik

dan Objek Politik

Budaya Politik

Parokial

Pengertian

Sosialisasi Politik

Sikap Warga

Negara terhadap

Perannya sebagai

Subjek Politik

Budaya Politik

Subjek atau Kaula

Tipe dan Agen

Sosialisasi Politik

Budaya Politik

Partisipan

Budaya Politik

di Indonesia

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

BERANDA

Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi

jiwa atau warna pada sistem politik atau yang memberi arah pada peran-peran

politik yang dilakukan oleh struktur politik. Banyak para sarjana politik yang

telah berupaya merumuskan makna budaya politik. Beberapa di antaranya adalah

sebagai berikut.

1. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1966)

Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik

dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam

sistem itu.

2. Kay Lawson (1988)

Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai

politik yang terdapat di seluruh bangsa.

3. Larry Diamond (2003)

Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi

suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran individu masing-

masing dalam sistem itu.

Pengertian Budaya Politik

Salah satu unsur budaya nasional

adalah budaya politik. Budaya politik

suatu bangsa merupakan seperang-

kat pengetahuan, keyakinan, sikap,

perasaan, dan penilaian warga negara

terhadap sistem politik serta sikap

terhadap perannya sendiri dalam

kehidupan politik bangsa itu.

Budaya politik yang sesuai

dengan kehidupan politik bangsa

akan menciptakan kematangan

budaya politik. Berikut akan diurai-

kan mengenai pengertian budaya

politik, tipe-tipe budaya politik,

pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik, dan peran

serta budaya politik partisipan.

Sumber: matanews.com

Gambar 1.2

Dengan menerapkan budaya politik yang

cer

das, akan tercipta kontribusi yang besar bagi

kemajuan bangsa dan negara

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

4. Austin Ranney (1996)

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan peme-

rintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap objek-objek

politik.

5. Alan R. Ball (1963)

Budaya politik adalah susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi,

dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu

politik.

6. Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000)

Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap

kehidupan pemerintah negara dan politiknya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Budaya politik tidak menekankan persoalan pada perilaku aktual warga

negara yang berupa tindakan, melainkan lebih menekankan persoalan pada

perilaku nonaktual yang berupa orientasi, misalnya sikap, nilai, pengetahuan,

kepercayaan, dan penilaian warga terhadap suatu objek politik.

b . Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dengan jumlah

besar bukan perseorangan.

Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik dan

objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya.

Budaya politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam

pola sikap terhadap masalah politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap

pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun

pemerintahan karena sistem politik merupakan hubungan antara manusia yang

menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang. Negara Indonesia menganut

sistem politik Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan kerakyatan

yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-

prinsip demokrasi yang berdasarkan atas UUD 1945.

Uji Pemahaman Kewarganegaraan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Deskripsikan pendapatmu tentang pengertian budaya politik.

Deskripsikan pengertian orientasi afektif.

Deskripsikan orientasi warga negara terhadap objek politik umum.

Deskripsikan orientasi afektif warga negara terhadap objek politik

input

Deskripsikan pendapatmu tentang apakah orientasi kognitif, afektif, dan

evaluatif dapat saling memengaruhi.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu/

masyarakat terhadap sistem politik. Budaya politik dapat digolongkan ke dalam

tiga tipe, yakni sebagai berikut.

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil. Dalam

budaya politik parokial, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik

dapat dikatakan rendah karena anggota masyarakat cenderung tidak menaruh

minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu di

tempat mereka tinggal.

Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut.

Budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan

sederhana.

b. Belum terlihat peran-peran politik yang khusus; peran politik dilakukan

serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.

Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau

kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah.

d. Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas,

kecuali yang ada di sekitarnya.

Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu

dari sistem politik tempat ia berada.

2. Budaya Politik Subjek

Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000), budaya politik

subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat

pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik

ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

Ciri-ciri budaya politik subjek adalah sebagai berikut.

Warga menyadari sepenuhnya akan otoritasi pemerintah.

Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah,

tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.

Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu

yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.

d. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif; artinya warga tidak mampu

berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Tipe-Tipe Budaya Politik

MARI BERDISKUSI

Bentuklah kelompok diskusi yang beranggotakan 5–6 orang. Diskusikan dalam kelompokmu

persamaan dan perbedaan pengertian budaya politik menurut para ahli. Presentasikan

hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Kegiatan 1

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada

umumnya dan terutama terhadap objek politik

output

, sedangkan kesa-

darannya terhadap

input

dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

3. Budaya Politik Partisipan

Menurut pendapat Almond dan Verba (1966), budaya politik partisipan adalah

suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan

secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan

proses politik serta administratif.

Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan

objek politik, baik umum,

input

dan

output

, maupun pribadinya dapat dikatakan

tinggi. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut.

Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu memper-

gunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.

b . Warga tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin

tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik

keseluruhan,

input

output

maupun posisi dirinya sendiri.

Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik

menerima maupun menolak suatu objek politik.

d. Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan

sebagai aktivis.

Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual

dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga

mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

Bagaimana dengan budaya politik di Indonesia? Ada beragam pandangan

mengenai budaya politik Indonesia. Keragaman pendapat ini dimungkinkan

karena persoalan budaya politik itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Rusadi Kartaprawira dalam bukunya

Sistem Politik di Indonesia

menyatakan adanya

beberapa ciri dari budaya politik Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.

Sifat ikatan primordial masih kuat yang dikenali melalui indikator yang

berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.

Budaya politik Indonesia bersifat parokial subjek di satu pihak dan partisipasi

di lain pihak.

Ada subbudaya yang banyak dan beraneka ragam. Hal ini terjadi karena

Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki budaya

sendiri-sendiri.

d. Kecenderungan budaya politik Indonesia masih mengukuhi sifat paternalisme

dan sifat patrimonial. Sebagai indikator, misalnya adalah perilaku

menyenangkan atasan.

Affan Gaffar (1999) dalam bukunya

Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi

mengatakan bahwa budaya politik Indonesia memiliki tiga ciri dominan yaitu

sebagai berikut.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

1. Hierarki yang tegas

Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan

adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. Stratifikasi sosial yang hierarkis

ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan.

Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat.

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain

tercermin pada cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. Mereka

cenderung merendahkan rakyatnya. Karena penguasa sangat baik, pemurah, dan

pelindung, sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk, setia, dan taat kepada

penguasa negara. Bentuk negatif lainnya dapat dilihat dalam soal kebijakan publik.

Penguasa membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan

publik, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik. Rakyat tidak

diajak berdialog dan kurang didengar aspirasinya.

2. Kecenderungan

patronage

Kecenderungan

patronage

, adalah kecenderungan pembentukan pola

hubungan

patronage

, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun pola

hubungan

patron-client

. Pola hubungan ini bersifat individual. Antara dua

individu, yaitu

patron

dan

client

, terjadi interaksi timbal balik dengan

mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Patron memiliki

sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian

dan kasih sayang, bahkan materi. Kemudian,

client

memiliki sumber daya berupa

dukungan, tenaga, dan kesetiaan.

Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme (hubungan bapak-anak),

”bapak” (

patron

) dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan

material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional ”anak” (

client

Sebaliknya, para anak buah dijadikan tulang punggung bapak.

3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik

Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau

kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan

atribut yang patrimonial. Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok

pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan

pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Adapun menurut

Affan Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai

berikut.

Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan

kepentingan publik.

Rule of law

lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan

penguasa.

Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.

d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang

penguasa kepada teman-temannya lebih besar.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Uji Pemahaman Kewarganegaraan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

Deskripsikan apa itu budaya politik parokial.

Deskripsikan apa itu budaya politik partisipan.

Deskripsikan apa arti budaya politik bersifat neo-patrimonialistik.

Deskripsikan budaya politik apa yang menonjol di Indonesia.

Deskripsikan karakteristik negara patrimonialistik.

MARI BERDISKUSI

Bentuklah kelompok diskusi yang beranggotakan 5–6 orang. Selanjutnya, diskusikan

masalah-masalah berikut.

1. Carilah contoh-contoh budaya politik Indonesia mempunyai hierarki yang tegas,

kecenderungan patronage, dan kecenderungan neo-patrimonialistik.

2. Jelaskan pendapat kelompokmu bagaimana budaya politik yang berkembang pada

masa orde baru dan masa reformasi.

Kegiatan 2

BERPIKIR KRITIS

Setelah kamu mempelajari dan memahami materi tipe-tipe budaya politik, coba berikan

gambaran tentang tipe budaya politik yang lebih efektif diterapkan di Indonesia. Tuliskan

pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada guru.

Kegiatan 3

Selanjutnya, manakah sesungguhnya budaya politik Indonesia? Karena

bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen atas dasar suku, daerah, dan

agama maka di Indonesia terdapat banyak subbudaya politik. Bangsa Indonesia

adalah bangsa yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika sehingga semua bentuk

subbudaya yang ada di Indonesia adalah budaya politik nasional.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang

mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik mengutamakan segi psikologis

dari suatu sistem politik. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi

yang bersumber pada pandangan atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali

dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya

adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Negara

sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Budaya Politik

Pancasila akan mengarahkan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik,

seperti norma-norma, pola-pola orientasi seperti politik dan pandangan hidup

pada umumnya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Adapun sistem politik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1

ayat (2) adalah sistem politik demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Budaya politik yang sesuai, selaras,

dan sebangun dengan sistem.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik

para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi

berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan

formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak

dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga

maupun dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai pengertian dan batasan mengenai sosialisasi politik telah dike-

mukakan oleh para sarjana terkemuka, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Gabriel Almond (2000)

Sosialisasi politik menunjuk pada proses tempat sikap-sikap dan pola tingkah

laku politik diperoleh atau dibentuk. Sosialisasi politik juga merupakan sarana

bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan

keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya.

b. Ramlan Surbakti (1992)

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik

anggota masyarakat.

Kenneth P. Langton (1969)

Sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

d. Richard E. Dawson (1992)

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pewarisan pengetahuan, nilai-nilai,

dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana

sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak

dewasa.

Pada hakikatnya, sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasya-

rakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Beberapa

aspek penting dari sosialisasi politik adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi politik merupakan proses belajar dari pengalaman.

2. Sosialisasi politik merupakan prakondisi bagi aktivitas sosial politik.

Sosialisasi politik berlangsung tidak hanya pada usia dini dan remaja, tetapi

tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

Sosialisasi politik memberikan hasil belajar yang berupa informasi, penge-

tahuan, sikap, motif, nilai-nilai yang tidak hanya berkaitan dengan individu

tetapi juga dengan kelompok.

Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan

politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis di

antara pemberi dan penerima pesan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan

kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai

Pentingnya Sosialisasi Politik dalam Pengembangan

Budaya Politik

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

pretemuan. Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma,

dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

2. Tipe-Tipe Sosialisasi Politik

Tipe sosialisasi yang dimaksud adalah bagaimana cara atau mekanisme

sosialisasi politik berlangsung. Ada dua tipe sosialisasi politik, yakni sebagai

berikut.

a. Sosialisasi Politik Tidak Langsung

Sosialisasi politik tidak langsung pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang

bukan politik, kemudian warga dipengaruhi untuk memiliki orientasi politik.

Sosialisasi politik tidak langsung dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut.

1) Magang

Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di

tempat-tempat tertentu atau organisasi nonpolitik dapat memengaruhi orang

ketika berhubungan dengan politik.

2) Pengalihan hubungan antarindividu

Hubungan antarindividu yang pada mulanya tidak berkaitan dengan politik,

akhirnya individu akan terpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi

dengan kehidupan politik. Contohnya, hubungan anak dengan orang tua

nantinya akan membentuk orientasi anak ketika ia bertemu atau berhubungan

dengan pihak luar.

3) Generalisasi

Menurut tipe generalisasi, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini yang

sebenarnya tidak berkaitan dengan politik dapat memengaruhi orang untuk

berorientasi pada objek politik tertentu.

Sosialisasi Politik Langsung

Pada tipe ini, sosialisasi politik berlangsung dalam satu tahap saja, yaitu bahwa

hal-hal yang diorientasikan dan ditransmisikan adalah hal-hal yang bersifat politik.

Sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni sebagai

berikut.

1) Pengalaman politik

Pengalaman politik adalah belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik

atau kegiatan yang sifatnya publik. Contohnya, adalah keterlibatan langsung

seseorang dalam kegiatan partai politik.

2) Pendidikan politik

Sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar

dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan

membelajarkan anak untuk memiliki orientasi-orientasi politik tertentu.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui diskusi politik, kegiatan partai

politik, dan pendidikan di sekolah.

3) Peniruan perilaku

Proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru

orang lain. Contohnya, seorang siswa akan mendukung calon presiden

tertentu karena kakaknya juga mendukung calon presiden tersebut.

4) Sosialisasi antisipatori

Sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh

politik yang diidealkan. Misalnya, seorang anak belajar bersikap dan cara

berbicara seperti presiden karena ia memang mengidealkan peran itu.

3. Agen atau Sarana Sosialisasi Politik

Menurut Gabriel A. Almond (2000), sosialisasi politik dapat membentuk dan

mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga dapat

memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian

kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula

mengubah kebudayaan politik. Untuk dapat menyampaikan atau mentrans-

misikan pandangan, nilai, sikap, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan

sarana atau agen-agen sosialisasi politik. Terdapat enam macam sarana atau agen

sosialisasi, yaitu keluarga, kelompok bergaul atau bermain, sekolah, tempat kerja,

media massa, dan kontak politik langsung.

a. Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama yang dijumpai oleh individu. Keluarga

juga merupakan sarana bagi sosialisasi politik yang sangat strategis terutama untuk

pembentukan kepribadian dasar serta sikap-sikap sosial anak yang nanti

berpengaruh untuk orientasi politik. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan

keputusan keluarga dapat meningkatkan kompetensi anak. Pengalaman itu dapat

juga memberi kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik.

Keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi politik karena ada dua

alasan, yakni sebagai berikut.

1) Hubungan yang terjadi di keluarga merupakan hubungan antar individu yang

paling dekat dan memiliki ikatan yang erat sehingga efektif untuk

menanamkan sikap dan nilai-nilai.

2) Keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama untuk menanamkan

kepribadian anak sejak awal.

b. Kelompok Pergaulan

Kelompok pergaulan mampu menjadi sarana sosialisasi politik yang efektif

setelah anak keluar dari lingkungan keluarga. Dalam kelompok pergaulan,

seseorang akan melakukan tindakan tertentu karena teman-temannya di dalam

kelompoknya melakukan tindakan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Kelompok pergaulan menyosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara

mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-

sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu. Seseorang mungkin

menjadi tertarik pada politik atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik

karena teman-temannya berbuat demikian.

Lingkungan kelompok pergaulan lebih luas dan menjadikan mereka memiliki

pengalaman bersama karena kegiatan yang mereka lakukan. Pengalaman yang

dimiliki oleh seorang anak seringkali tidak diperoleh dari keluarga.

Sekolah

Proses pendidikan politik sejak dari bangku sekolah merupakan usaha

pemerintah memperkenalkan politik kepada masyarakat sejak dini.

Sekolah berperan penting dalam sosialisasi politik. Sekolah memberi penge-

tahuan kepada para siswa tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya.

Sekolah juga memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga

politik dan hubungan-hubungan politik. Anak belajar mengenal nilai, norma,

dan atribut politik negaranya. Kegiatan sosialisasi politik melalui sekolah dapat

berupa kegiatan intrakurikuler, upacara bendera, kegiatan ekstra, dan baris-

berbaris.

d. Tempat Kerja

Organisasi-organisasi formal atau informal yang dibentuk atas dasar pekerjaan

juga dapat memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Organisasi-organisasi

tersebut dapat berbentuk serikat kerja atau serikat buruh. Dengan menjadi anggota

dan aktif dalam organisasi tersebut mereka mendapat sosialisasi politik yang

efektif.

Bagi para anggotanya, organisasi-organisasi tersebut dapat berfungsi sebagai

penyuluh di bidang politik. Secara tidak langsung, para anggota akan belajar

tentang berorganisasi. Pengetahuan tersebut akan bermanfaat dan berpengaruh

ketika mereka terjun ke dunia politik. Individu-individu yang mempunyai

pengalaman berorganisasi umumnya tidak akan canggung apabila suatu ketika

terjun ke dunia politik. Misalnya, melakukan pertemuan dengan pejabat soal UMR,

bermusyawarah dengan pimpinan perusahaan soal kesejahteraan, bahkan

kegiatan demonstrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Media Massa

Media massa bagi masyarakat modern memberikan informasi-informasi

politik yang cepat dan dalam jangkauan yang luas. Dalam hal itulah, media mssa

baik surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun internet memegang peranan

penting.

Media massa juga merupakan sarana ampuh untuk membentuk sikap-sikap

dan keyakinan-keyakinan politik. Melalui media massa, ideologi negara dapat

ditanamkan kepada masyarakat, dan melalui media massa pula politik negara

dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

1. Pengertian Budaya Politik Partisipatif

Partisipasi berarti ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain

untuk kepentingan bersama. Budaya politik partisipatif adalah salah satu jenis

budaya politik bangsa. Budaya politik partisipatif sebangun atau selaras dengan

sistem politik demokrasi. Ciri-ciri warga yang berbudaya politik partisipatif, antara

lain adalah sebagai berikut.

Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang

dikeluarkan tanpa perasaan tertekan;

b . Warga menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah;

Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung

jawabnya selaku warga negara;

d. Warga memiliki pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah

atau isu-isu mengenai kehidupan politik negaranya; dan

Warga mampu dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, kritik

terhadap pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertan warga

dalam politik atau politik memengaruhi hidupnya. Ciri-ciri politik partisipatif

adalah sebagai berikut.

Uji Pemahaman Kewarganegaraan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik.

2. Deskripsikan bagaimana cara melakukan sosialisasi politik itu.

3. Deskripsikan pendapatmu tentang keluarga sebagai sarana sosialisasi

politik yang penting.

4. Deskripsikan sosialisasi politik yang terjadi melalui media massa.

5 . Deskripsikan bagaimana sekolah berperan penting dalam sosialisasi politik.

BERPIKIR KRITIS

Kamu mempelajari dan memahami materi sosialisasi politik, coba kamu berikan gambaran

tentang kegiatan sosialisasi politik di sekolahmu.

Kegiatan 4

Menampilkan Peran Serta Budaya Politik Partisipatif

Kontak Politik Langsung

Kontak politik langsung dapat berupa pengalaman nyata yang dirasakan oleh

seseorang dalam kehidupan politik. Betapa pun positifnya pandangan terhadap

sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, apabila

pengalaman nyata seseorang bersifat negatif, maka hal itu dapat mengubah

pandangan politiknya.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan

pelaksana putusan politik.

b . Kegiatan yang berhasil (efektif) ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah

termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Kegiatan itu merupakan kegiatan atau perilaku luar individu warga negara

biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi.

d. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur

wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (

nonviolence

) seperti

mengajukan petisi, mengikuti prosedur yang wajar dan tidak berupa

kekerasan, seperti demonstrasi, mogok, serangan bersenjata.

Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau

secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu memengaruhi

pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan kegiatan tidak

langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang

dianggap mampu meyakinkan pemerintah.

Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang mendukung suksesnya usaha

bersama. Kualifikasi partisipasi mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi

partisipasi yang baik adalah positif, kreatif, realistis, kritis-korektif-konstruktif.

•

Partisipasi positif

merupakan partisipasi yang mendukung kelancaran usaha

bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

•

Partisipasi kreatif

adalah keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya mengikuti

begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya

melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru.

•

Partisipasi realistis

berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan

baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan

pelaksana kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para

pelaksana.

Sumber: www.kabarindonesia.com

Gambar 1.3

Peran serta masyarakat dalam kegiatan politik

merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan politik.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

•

Partisipasi kritis-korektif-konstruktif

berarti keterlibatan yang dilakukan dengan

mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan

dan memberikan alternatif yang lebih baik.

Agar partisipasi itu dapat dilakukan dan berguna, ada beberapa hal yang

harus dipenuhi, antara lain adalah sebagai berikut.

kesediaan untuk ikut memikul beban dan akibat kegiatan atau usaha bersama

yang berupa tenaga, harta, dan bea, serta kesediaan untuk menikmati hasil

kegiatan bersama itu;

b. kemauan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam salah satu atau

beberapa tahap dalam proses kegiatan tertentu, dalam satu atau beberapa

aspek tertentu;

kemauan dan kemampuan untuk memahami seluk beluk usaha bersama yang

sedang atau akan dilakukan.

2. Menerapkan Budaya Politik Partisipatif

Budaya politik partisipan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan demokrasi

yang sehat. Beberapa sikap dan perbuatan yang demokratis dalam kehidupan

sehari-hari, yaitu sebagai berikut.

Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri

dan kelompok, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain.

b. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan,

musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa.

Menurut S. Yudohusodo, untuk menerapkan budaya politik partisipatif ada

empat hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.

Mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara

santun dalam semangat egalitarian.

b. Mengembangkan budaya pengambilan putusan secara terbuka dan

demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik.

Membiasakan proses rekrutmen kader secara transparan berdasarkan

kualifikasi yang tolok ukurnya diketahui secara luas.

d. Mengembangkan budaya keterbukaan.

Warga negara dapat menampilkan budaya politiknya dalam wujud perilaku

politik. Contoh perilaku politik warga negara yang merupakan perwujudan dari

budaya politik partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut.

mengikuti pemilihan umum;

mengikuti berbagai jajak pendapat;

mengikuti rapat, musyawarah, dialog, debat publik dan sebagainya yang

berkaitan dengan masalah bersama;

d. melaksanakan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun

dukungan;

memberi masukan, pendapatan, saran, dan kritik terhadap pemerintahan.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

TEROPONG

Mendorong Partisipasi Politik dalam Pilpres 2009

Partisipasi politik selalu menjadi masalah setelah runtuhnya Orde Baru. Jika sebelumnya

pada masa Orde Baru partisipasi politik masyarakat dimobilisasi oleh rezim penguasa,

saat ini variabel partisipasi itu bisa dikatakan hanya tinggal kemauan masyarakat. Hal

itu dapat kita lihat pada Pemilu 1999, saat semangat rakyat begitu tinggi sebagai salah

satu bentuk selebrasi atas kemenangan rakyat dalam bergulirnya reformasi. Golput

pada pemilu itu berjumlah hanya 10,40%. Namun, pada 2004 antusiasme masyarakat

terhadap pemilu legislatif mengalami penurunan. Antusiasme masyarakat yang menurun

tersebut pada gilirannya berdampak pada tingginya angka golput pada Pemilu 2004

ini. Dalam Pemilu 2004, angka golput menunjukkan hampir seperempat jumlah pemilih,

yaitu 24,81%.

Selama pemilu-pemilu di Indonesia, baru kali itu angka golput mengalami kenaikan

100% lebih. Pada pemilu-pemilu Orde Baru pun jumlah mereka yang golput paling

tinggi hanya 9,61%, itu terjadi pada Pemilu 1982. Pada Pemilu Presiden 2004, dari

sekitar 155 juta orang jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih golput adalah 21,77%

pada pemilu presiden putaran pertama dan 26,27% pada putaran kedua. Fenomena

golput tersebut muncul juga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)

langsung. Menurut data Departemen Dalam Negeri, penduduk yang menggunakan

hak pilih dalam pilkada berkisar 65–75%. Bahkan, pilkada di sejumlah daerah, angka

golput begitu tinggi. Angka itu bisa kita lihat pada Pilkada Kota Surabaya yang angka

golputnya mencapai 48,32%. Pada Pilkada DKI Jakarta angka golput mencapai 39,2%,

dan pada Pilkada Jawa Timur angka golput mencapai 40%.

Pilpres 2009

Meskipun secara umum pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) tahun ini berlangsung

kondusif, antusiasme masyarakat untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara

dapat dikatakan merosot drastis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Apa yang dapat kamu teladani dari K.H. Abdurrahman Wahid? Ungkapkanlah penilaianmu

terhadap tokoh ini.

Kegiatan 5

SEKILAS TOKOH

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

2345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

K.H. Abdurrahman Wahid

, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940);

lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang

menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J.

Habibie setelah dipilih oleh MPR pada Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet

Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abddurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999, dan

berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat tanggal 23 Juli 2001, kepemimpinannya

digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abddurrahman Wahid adalah

mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang

penegakan Hak Asasi Manusia. Abdurrahman Wahid mendapat penghargaan tersebut karena, menurut

pendapat yayasan, ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Gus Dur memperoleh

penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Abdurrahman Wahid dinilai memiliki

keberanian dalam membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di

Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru. Abdurrahman

Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama-nama

kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

Sebagian masyarakat perkotaan memilih berlibur. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemilu kali ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004. Sebanyak

29,1% pemilih pada pemilu legislatif, 9 April 2009, diketahui tidak menggunakan hak

pilih (golput). Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap,

hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat

49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng.

Sementara itu, jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak

17.488.581. Banyaknya warga yang tidak menggunakan hak mereka dilatarbelakangi

oleh persoalan teknis dan ideologis. (1) ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,

(2) ada pemilih yang kecewa dengan desain fomat Pemilu yang tidak menghargai hak

politik warga negara yang dijamin oleh k

onstitusi, (3) ada pemilih yang protes terhadap

kondisi politik yang ada dalam bentuk golput. Memang sudah menjadi polemik bahwa

meningkatnya golput dalam Pileg 2009 ini disebabkan juga oleh minimnya sosialisasi

pemilu yang dilakukan oleh KPU. Lembaga ini kurang aktif dan intensif dalam melakukan

sosialisasi sehingga warga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang pemilu.

Bagaimana dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2009? Berdasarkan survei

beberapa lembaga tampaknya antusiasme publik untuk ikut memilih dalam pilpres sangat

tinggi. Antusiasme publik ini diiringi juga oleh tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap

calon yang akan dipilihnya.

Antusiasme publik yang tercermin dalam survei tersebut berkorelasi dengan tingginya

kesadaran masyarakat soal pentingnya pilpres untuk menentukan pemimpin mereka.

Syukurlah halangan administratif yang muncul terkait dengan persoalan daftar pemilih

tetap (DPT) yang amburadul setidaknya dapat diminimalisasi dengan peraturan yang

membolehkan pemilih yang tak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan

menunjukkan KTP atau paspor.

Titik Krusial

Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui

partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk

pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat. Partisipasi politik

merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh

rakyat. Di negara-negara demokratis, banyaknya partisipasi menunjukkan suatu yang

baik karena dengan demikian banyak warga negara yang memahami dan mengerti

tentang politik serta mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi

politik relatif yang rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti

tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik.

Di negara-negara maju yang mapan demokrasinya, partisipasi politik dalam pemilu

tampaknya tidak menjadi persoalan. Relatif rendahnya partisipasi politik tersebut tidak

berpengaruh bagi legitimasi dan demokrasi. Namun, tidak demikian halnya dengan

partisipasi politik di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi. Hal tersebut

akan menjadi titik krusial bagi legitimasi pemerintahan terpilih. Salah satu titik krusial

dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu.

Indonesia, sebagai salah satu negara baru dalam berdemokrasi, setelah selama 32

tahun di bawah pemerintahan otoriter, kecenderungan semakin menurunnya partisipasi

politik dalam pemilu menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Seperti ditunjukkan di

atas, dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi ini tingkat partisipasi politik dalam

memberikan suara cenderung terus turun. Memang banyak faktor yang menjadi

penyebab cenderung menurunnya partisipasi politik dalam pemilu tersebut, baik karena

faktor politis maupun faktor administratif. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama

untuk memberikan kesadaran pada masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik

masyarakat di satu sisi, di sisi lain menjadi perhatian bersama bagi para elite politik

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Setelah kamu membaca artikel di atas, ungkapkan pendapatmu secara sistematis. Tuliskan

pendapatmu itu dalam buku tugas.

Kegiatan 6

tentang

warning

tersebut (tingkat partisipasi yang rendah/golput). Rendahnya tingkat

partisipasi bukan terletak pada masyarakat, tetapi bisa jadi didorong oleh faktor perilaku

elite itu sendiri yang mengecewakan masyarakat. Dengan menjadi pemilih cerdas, mereka

memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian,

mereka bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Semoga.

Lili Romli

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

(dengan perubahan seperlunya)

Sumber:

www.detik.com, diakses pada tanggal 7 Juli 2009

Uji Pemahaman Kewarganegaraan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Deskripsikan pengertian budaya politik partisipatif.

Deskripsikan ciri-ciri warga yang berbudaya politik partisipatif.

Deskripsikan ciri-ciri partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti.

Deskripsikan kualifikasi atau sifat-sifat partisipasi yang baik.

Deskripsikan tentang apa saja yang harus dipenuhi agar partisipasi itu

dapat dilakukan dan berguna.

BERPIKIR KRITIS

Setelah kamu mempelajari dan memahami materi pesan serta budaya politik partisipatif,

coba berikan gambaran tentang partisipasi warga negara dalam budaya politik. Tuliskan

gambaranmu itu pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada guru.

Kegiatan 7

Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Untuk

itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan kesadaran kepada

masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pembiasaan

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Sudahkah kamu memahami konsep budaya politik di Indonesia? Pelajarilah

dengan saksama pembahasan dalam bab ini. Jangan ragu untuk bertanya

kepada guru jika ada hal-hal yang belum kamu ketahui.

REFLEKSI

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

1. Budaya politik adalah orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat

terhadap sistem politik.

Budaya politik terdiri atas budaya politik parokial, subjek, dan partisipan.

Affan Gaffar menyebut tiga ciri budaya politik Indonesia yang dominan,

yaitu hierarki yang tegas, kecenderungan

patronage

, dan kecenderungan

neo-patrimonialistik.

Kematangan budaya politik bergantung pada tingkat keserasian antara

budaya politik dan sistem atau struktur politik negara yang bersangkutan.

5. Budaya politik dibentuk dan dikembangkan melalui apa yang dinamakan

sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk mema-

syarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik terbagi dua, yaitu

pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Budaya politik partisipatif disebut juga budaya politik demokrasi, yaitu

suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya,

yang menopang terwujudnya partisipasi.

Budaya politik partisipatif disebut juga budaya politik unggul karena

didasarkan pada asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat

berdaulat atas dirinya sendiri.

Untuk berpartisipasi dalam bidang politik, orang perlu mempunyai

keterampilan dan seni berpolitik, serta mempunyai keberanian untuk

mengemukakan pendapat, mengemukakan kritik, dan memperjuangkan

kepentingan rakyat banyak.

INTISARI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat.

1. Orientasi yang berupa pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan

keyakinan warga terhadap objek politik disebut orientasi ....

negatif

d. kognitif

b. positif

afektif

evaluatif

2. Warga negara sebagai insan politik yang tidak mau berpartisipasi dalam

bidang politik disebut ....

partai politik

b . lembaga peradilan

undang-undang

d. wilayah negara

partisipan

Uji Kompetensi

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

3. Anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha-pengusaha besar karena

memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan memperoleh perlakuan

istimewa adalah contoh dari budaya politik ....

patrimonalistik

d. parokial

b. unggul

partisipan

patronage

4. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem

politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga

negara di dalam sistem itu. Hal ini adalah definisi budaya politik

menurut ....

Larry Diamond

Colin Mac Andrews

Almond dan Powell

d. Marbun

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba

5. Esensi budaya politik Bhinneka Tunggal Ika adalah ....

kerja sama dan rasa percaya

d. toleransi dan tenggang rasa

konflik dan konsensus

rasa percaya dan permusuhan

tenggang rasa dan konflik

6. Kegiatan mendidik masyarakat menjadi warga negara yang sadar dan

menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara meru-

pakan fungsi partai politik sebagai ....

pengatur konflik

d. sosialisasi politik

manajemen konflik

kaderisasi politik

komunikasi politik

7. Orientasi kognitif seseorang terhadap sistem politik lebih berkaitan

dengan aspek ....

perilaku

d. sikap

b. emosi

pengetahuan

evaluasi

8. Salah satu upaya partai politik dalam sosialisasi politik adalah ....

menyampaikan program kepada masyarakat

penguasaan pemerintah dengan memenangi setiap pemilu

mengadakan kompromi politik dengan saingannya

d. melaksanakan kampanye menjelang pemilu

bahwa manusia hanya sebagai objek dari politik

9. Warga negara disebut sebagai insan politik karena ....

setiap orang dalam kehidupannya selalu memenuhi kebutuhannya

b. sejak lahir telah dibekali dengan naluri untuk hidup bekerja sama

dan berorganisasi

tidak dapat terlepas dengan manusia lain dalam kehidupannya

d. sebagai ciptaan Tuhan tidak dapat terlepas dengan alam sekitarnya

manusia hanya berperan sebagai objek dari politik

Bab 1 Budaya Politik di Indonesia

10. Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan

politik adalah ciri dari budaya politik ....

partisipan

patrimonialistik

b. subjek

parokial

patronage

11. Budaya politik parokial mempunyai ciri sebagai berikut,

kecuali

....

perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendah

b. cenderung mengabaikan adanya pemerintahan dan politik

terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana

d. terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil

anggota masyarakatnya tidak menaruh minat pada politik

12. Orientasi kognitif seseorang terhadap sistem politik lebih berkaitan

dengan aspek ....

emosi

d. pengetahuan

b. evaluasi

perilaku

sikap

13. Berikut ini yang termasuk objek politik umum adalah ....

partai politik

d. wilayah negara

b. lembaga peradilan

organisasi masyarakat

undang-undang

14. Ciri-ciri budaya politik Indonesia menurut Affan Gaffar adalah ....

neo-patrimonialistik

budaya politik subjek

b. kecenderungan patronage

jawaban a, b, dan c benar

hierarki yang ketat

15. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan

menjadi ciri dari budaya politik Indonesia, yaitu ....

bhinneka tunggal ika

b. adanya birokrasi yang kaku

mempunyai hierarki yang ketat

d. kecenderungan patronage

kecenderungan neo-patrimonialistik

16. Proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan dengan maksud

agar para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai,

norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya disebut ....

partisipasi politik

d. pendidikan politik

b. mobilisasi politik

sosialisasi politik

indoktrinasi politik

17. Semakin banyaknya warga negara yang tidak aktif dalam pemilu

memiliki arti bahwa orientasi politik warga negara bersifat ....

setia

d. evaluatif

b. kognitif

apatis

mendukung

Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

18. Berikut yang tidak termasuk dalam sarana atau agen-agen sosialisasi

politik adalah ....

sekolah

pasar

b. keluarga

kelompok pergaulan

media massa

19. Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik berarti ....

menyalurkan aspirasi dan mengomunikasikan kepada pemerintah

sebagai pengatur konflik yang ada dalam organisasi

mencari anggota baru yang berbakat dalam organisasi dan aktif

berpolitik

d. mengawasi tindakan/ kebijaksanaan pemerintahan dalam pelak-

sanaan politik

suatu proses yang membuat seseorang memiliki sikap terhadap gejala

politik

20. Hal-hal di bawah ini merupakan beberapa fungsi partai politik, kecuali

sebagai sarana ....

pengawas politik

memperjuangkan kepentingan politik

pengendali konflik

d. komunikasi politik

pengendali simpatisan partai

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Deskripsikan pengertian budaya politik menurut Larry Diamond.

2. Deskripsikan apa itu budaya politik subjek.

3. Deskripsikan pengertian sosialisasi politik menurut Richard E. Dawson.

4. Deskripsikan pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya

politik.

5. Deskripsikan ciri-ciri dari sebuah partisipasi yang baik.